Polemik Standar Ganda dan Diskriminasi Barat serta Inkonsistensi IOC

Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan tentang penolakan visa atlet Israel pada kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta medio Oktober lalu oleh Pemerintah Indonesia. Hal itu senada dengan prinsip Indonesia pada sistem perdamaian dunia dimana Israel sebagai pelaku genosida di Jalur Gaza. Oleh karenanya komitmen itu dikuatkan pada sistem olahraga juga termasuk penolakan pemberian visa atlet Israel yang bertanding di Indonesia.

Kejadian ini menjadi perhatian dunia internasional, pihak IOC (Komite Olimpiade Internasional) mengecam keras. IOC menuduh Indonesia melanggar prinsip Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional tentang "setiap atlet, tim, dan pelatih yang memenuhi syarat harus bisa ikut serta dalam kompetisi olahraga internasional, tanpa menghadapi diskriminasi dari negara penyelenggara, sesuai Piagam Olimpiade dan prinsip antidiskriminasi, otonomi, serta netralitas politik yang menjadi rujukan Gerakan Olimpiade". Dalam pernyataan yang mereka terbitkan, Rabu (22/10), IOC memutuskan untuk menghentikan "segala bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia terkait pengajuan menjadi tuan rumah Olimpiade, Olimpiade Remaja, dan ajang Olimpiade lainnya".

Keputusan itu, kata IOC, akan mereka cabut jika pemerintah Indonesia memberikan jaminan akan memberikan visa masuk untuk setiap peserta ajang Olimpiade.

IOC merekomendasikan seluruh federasi olahraga internasional untuk tidak mengadakan kompetisi atau pertemuan di Indonesia. Rekomendasi ini hanya akan batal jika Indonesia menjamin pintu masuk bagi seluruh negara.

Selain itu, IOC meminta Komite Olimpiade Indonesia dan Federasi Gimnastik Internasional untuk datang ke kantor pusat mereka di Lausanne, Swiss.

Dalam pertemuan itu, IOC membahas persoalan atlet Israel dalam ajang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

Lebih dari itu, IOC meminta seluruh federasi olahraga internasional untuk mengadaptasi Prinsip Kualifikasi untuk Ajang Olimpiade, salah satunya menjadikan akses masuk untuk semua atlet sebagai syarat penyelenggaraan kompetisi.

Dilain sisi juga kontroversial ini ditanggapi oleh Pemerintah Rusia melalui juru bicara Kremlin Dmitry Pezkov mengatakan bahwa hal ini standar ganda . IOC tidak melakukan pernyataan serupa dengan negara negara yang menolak memberikan visa pada atlet Rusia . Ini bukti diskriminasi elite Barat pada negara yang dianggap tidak tunduk pada kemauan mereka.

Ada isu yang mencuat, bahwa Ganefo era Soekarno bisa saja di selenggarakan kembali sebagai bentuk perlawanan untuk membuktikan entitas Indonesia dimata dunia. Seperti pada masa itu (1963) Soekarno bahkan mengadakan Olimpiade tandingan yang menggandeng negara negara Asia-Afrika. Sukses menyelenggarakan 2 kali GANEFO setelah itu redup, namun tetap dikenang. Alasannya dulu sama yaitu menolak atlet Israel dan tidak mengikutsertakan Taiwan di Asian Games 1962 DiJakarta 

Selanjutnya kita tunggu saja sikap dan kebijakan yang diambil Oleh Pemerintah Indonesia dan Kemenpora dalam situasi terkini pasca pernyataan IOC.